Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Effendi Gazali Tunggu Susi Pudjiastuti di Diskusi Lobster

image-gnews
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat acara diskusi "Ngopi Bareng Presiden PKS" di DPP PKS, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Edhy Prabowo dan Susi memiliki pandangan berbeda di beberapa persoalan kelautan dan perikanan, seperti soal ekspor benih lobster hingga sikap terhadap masuknya kapal Cina di perairan Natuna. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Tempo.Co, Jakarta - Tim Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan atau KP2 KKP tengah menunggu kedatangan Susi Pudjiastuti dalam diskusi terkait kondisi lobster di Indonesia. Diskusi itu digelar pada Rabu, 19 Februari 2020 di kantor KKP, Jakarta Pusat.

Ketua KP2 KKP Effendi Gazali mengatakan sejatinya timnya sudah mengundang Susi secara terbuka. "Undangan sudah disampaikan secara terbuka. Kita tunggu semoga bu susi datang. Lepas dari itu, kita bicara apa adanya," ujarnya.

Effendi berharap ada diskusi dua arah antara mantan Menteri KKP itu dengan timnya dan sejumlah pakar serta stakeholder yang hadir. Adapun diskusi ini telah berlangsung sejak pukul 10.30 WIB. Menurut pantauan Tempo, hingga 2 jam diskusi berlangsung, Susi tidak terlihat datang.

Tempo telah menghubungi Susi untuk mengkonfirmasikan kehadirannya. Namun, hingga berita ini ditulis, Susi tidak merespons pesan tertulis tersebut.

Adapun diskusi ini menghadirkan lima pembicara. Kelimanya adalah pakar lobster dari Universitas New South Wales, Bayu Priyambodo; peneliti Balai Pemuliaan Induk Udang dan Kekerangan IBM Suastika Jaya; dan pakar lobster Sekolah Tinggi Perikanan, lham. Kemudian, anggota Kadin Aceh, Syamsul Bahri; dan Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setyawan.

Pekan lalu, Effendi memaparkan kondisi lobster di Indonesia. Berdasarkan data yang ia kumpulkan, Effendi menjelaskan jumlah telur di seluruh wilayah pengelolaan perikanan atau WPP di Indonesia berjumlah 278 miliar ekor. Kemudian, telur yang menjadi larva berjumlah 250 miliar dan yang menjadi puerulus sekitar 12,3 miliar. 
"Punah dari sebelah mana?" kata Effendi setelah memaparkan data itu.

Dalam akun Twitter-nya, Susi pada 11 Februari lalu mengkritik pernyataan Effendi. Sembari mengunggah sebuah video yang menampilkan paparan Effendi, Susi menyebut berduka.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Keilmuan tinggi seorang guru besar Doctor dalam menjustifikasi / memperlihatkan/ meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster. Saya tidak berilmu dan saya berduka," tutur Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya memang berencana kembali membuka keran ekspor bibit lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada awal Desember lalu menyatakan ekspor bibit ini akan meningkatkan nilai tambah bagi petani lobster. 

Adapun kebijakan itu bertentangan pada masa kepemimpinan Susi. Saat menjabat sebagai Menter KKP, Susi melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih.

Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia. Beleid yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penangkapan Lobster.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

14 jam lalu

ABK Vietnam menunjukan kapal ikan berukuran kecil yang menjadi sasaran penangkapan di perairan Laut Natuna Utana, Sabtu, 4 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.


KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

23 jam lalu

Anak buah kapal (ABK) kapal asing diamankan Personel Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Jumat 20 Agustus 2021. PSDKP berhasil mengamankan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta 22 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.


KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

2 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.


KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

2 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.


KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

Ikan tuna seberat 50 kg dipersiapkan untuk upacara
KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.


KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut


Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

6 hari lalu

Wakapolres Bandara Soekarno-Hatta AKBP Jauhari saat memberikan keterangan  keberhasilan menggagalkan penyelundupan benih bening lobster alias benur senilai Rp 11,8 miliar ke Singapura oleh dua penumpang pesawat, Senin 9 Oktober 2023. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO
Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.


Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

6 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

9 hari lalu

PSDKP KKP menangkap kapal asing berbendera Malaysia melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka, Kamis, 25 April 2024. Foto: PSDKP KKP
KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.